T 007 : EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DAN AFEKTIF SISWA DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA

TESIS 

Program Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : (I) Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika realistik memberikan rataan kognitif dan afektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran matematika secara konvensional pada kompetensi dasar operasi bilangan pecahan. (2) Untuk mengetahui apakah kemampuan awal siswa yang tinggi memberikan rataan kognitif dan afektif yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan awal siswa yang lebih rendah pada kompetensi dasar operasi bilangan pecahan. (3) Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika realistik memberikan rataan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran matematika secara konvensional pada kompetensi dasar operasi bilangan pecahan. (4) Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika realistik memberikan rataan afektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran matematika secara konvensional pada kompetensi dasar operasi bilangan pecahan. (5) Untuk mengetahui apakah kemampuan awal siswa yang tinggi memberikan rataan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan awal siswa yang rendah pada kompetensi dasar operasi bilangan pecahan. (6) Untuk mengetahui apakah kemampuan awal siswa yang tinggi memberikan rataan afektif yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan awal siswa yang rendah pada pada kompetensi dasar operasi bilangan pecahan.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, sedang populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri se-Kecamatan Polokarto Sukoharjo. Dengan populasi sebanyak 786 siswa. Sampel diambil secara cluster random sampling dengan pengundian. Sampei dalam penelitian ini sebanyak 136 siswa yang mewakili populasi. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes kemampuan kognitif dan afektif dalarn bentuk pilihan ganda. Sebelum tes digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas, konsistensi internal dan reliabilitas. Untuk uji validitas menggunakan daftar cek list yang berisi tentang pertanyaan apakah butir-butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi.silabus/kurikulun. Untuk menghitung konsistensi internal untuk butir ke-i, rumus yang digunakan adalah rumus korelasi momen produk dari Karl Pearson. Reliabilitas soal tes kemampuan kognilif dinyatakan dengan korelasi (r) yang diukur dengan rumus Kuder dan Richardson 20 yang dikenal dengan rumus K-R 20 dan diperoleh indeks reliabilitas rn= 0,875. Untuk reliabilitas tes kemampuan afektif didiukur dengan teknik alpha yaitu dengan membelah instrumen menjadi n bagian yang berarti masing-masing bagian terdiri dari satu butir saja kemudian masing-masing bagian dicari variansi skornya serta variansi totalnya dan diperoleh indeks reliabilitas r₁₁ =  0.852.

Pengujian hipotesis menggunakan Manova dua jalur dengan frekuensi sel tak sama, dengan taraf signifikansi 5 %. Sebelumnya dilakukan uji pendahuluan yaitu uji keseimbangan, dan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji keseimbangan dengan uji t diperoleh hasil t_hitung ^=: 0,401 sehingga - t_tabel = -1,96 < t_hitung= 0,401 < t_tabel = 1,96, maka kedua kelompok tersebut seimbang. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorof Smirnof, untuk kelompok eksperimen diperoleh harga p = 0,062 dan kelompok kontrol diperoleh harga p = 0,103. Karena harga p = 0,062 > 0,05 =- a. dan p = 0,103 > 0,05 = a maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang normal. Uji homogenitas menggunakan uji Lavene untuk kelompok eksperimen diperoleh harga p = 0,218 dan kelompok kontrol diperoleh harga p = 0,103. Karena harga p = 0,062 > 0,05 = a dan p = 0,103 >..0,05 = a maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen.

Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan efek antara pembelajaran matematika pada kemampuan kognitif dan afektif siswa. (p = 0,004 < 0,05 = a) (2) terdapat perbedaan antara siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah (p = 0,000 < 0,05 = a) (3) terdapat perbedaan efek antar pembelajaran matematika pada kemampuan kognitif (p = 0,007 < 0,05 = a) (4) terdapat perbedaan efek antar pembelajaran matematika pada kemampuan afektif (p = 0,007 < 0,05 == a) (5) terdapat perbedaan antara siswa dengan kemampuan awal tinggi dan siswa dengan kemampuan awal rendah pada kemampuan kognitif (p == 0,000 < 0,05 = a) (6) terdapat perbedaan antara siswa dengan kemampuan awal tinggi dan siswa dengan kemampuan awal rendah pada kemampuan afektif (p = 0,000 < 0,05 = a).

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi. 1992. Pengelolaan Pengajaran Pendidikan. Jakarta Rineka Cipta.

Budiyono. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surakarta : UNS Press.

_______. 2004. Statistika Dasar unliik Penelitian. Surakarta : IJNS Press.

_______. 2006a. Penggunaan SPSS Untuk Melakukan Analisis Variansi Kumpulan Makalah Pcrkuliahan Pascasarjana : Universitas Sebelas Maret Surakarta.

_______, 2006b. Asesmen Aspek Afektif dun Psikomotor. Kumpulan Makalah Perkuliahan Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Daryanto. 1983. Tujuan Metode dan Satuan Pelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung : Tarsito.

Dick dan  Carey.   1990.  Kemampuan Awal Dalam Proses  Belajar www.dcpdiknas.go.id/jurnal/38/editorial

Djago Tarigan. 1990. Proses Belajar Mengajar Pragrnatik. Bandung : Angkasa-

Djoko Waliadi. 1989. Dasar-dasar Mengajar. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Freudenthal, H. 1991. Revisiting Mathematics Education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher. (www.depdiknas.go.id)

Gagne. R M. 1977. The Condition of learning. New York : Hort Rinehart and Winston.

Gravemeijer. 1994. Developing Realistic Mathematics Education. Utrecht: CD-b Press/Freudenthal Institute, (www.depdiknas.go.id)

Herman Hudojo. 1998. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rineka Cipta.

I Gusti Suharta, 2001. Matematika Realislik : Apa dan Bagamiana www.depdiknas.go.id/jurnal/38/editorial

Joesmani. 1988. Jaromelik. 1996. Jonli. 1997. Kemampuan Awal dalam Proses Belajar www.depdiknas.go.id/jurnal/38/editorial.

Johnson R.A. dan Wichhem D.W. 1991. Applied Multivariat Statistical Analysis. New Jersey: Egle Wood Cliffs.

Untuk Mendapatkan File Lengkap Hubungi HP 085641051278

T 005 : ANALISIS KINERJA JALAN WIRUN – PALUR KABUPATEN SUKOHARJO

TESIS

INTISARI

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan arus lalu lintas yang cukup besar pada ruas Jalan Wirun - Palur mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan penurunan di beberapa segmen jalan. Ruas Jalan Wirun - Palur adalah jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Kondisi jalan umumnya mengalami retak-retak, lubang, dan amblas di beberapa segmen jalan, sehingga perlu ada penanganan ruas jalan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja jalan dari sisi tingkat pelayanan, mengidentifikasi kerusakan jalan yang mencakup jenis, luas, dan tingkat kerusakan jalan, mengetahui kondisi perkerasan jalan dengan PCI dan menetapkan jenis penanganannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif. Penelitian dipusatkan pada masalah-masalah yang ada pada saat sekarang dengan mancari data-data primer dan sekunder. Data-data tersebut meliputi : peta lokasi, geometri jalan, CBR, kelandaian, curah hujan, tes pit, lalu lintas (jumlah dan komposisi kendaraan), kerusakan jalan (jenis, tingkat, dan kelas), dan lain-lain. Selanjutnya data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Ruas Jalan Wirun - Palur mempunyai terrain datar, lebar 6,00 m, lebar bahu 1,00m di kiri-kanan, dan panjang 4,50km. Nilai CBR = 6,5, dan curah hujan 1710mm/th. Konstruksi perkerasan bagian tengah lebar 4,00m. terdiri dari laston 5cm, lapen 10cm, batu pecah kelas B 8cm, kelas C 20cm. Konstruksi perkerasan bagian tepi lebar 1,00m. kiri-kanan berupa laston 10cm, batu pecah kelas B 15cm, kelas C 20cm. Pada jam sibuk jumlah kendaraan 1819 kendaraan/jam yang terdiri dari kendaraan ringan, menengah, berat, sepeda motor, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,429, kecepatan 52,92 km/jam dan jalan termasuk dalam skala interval tingkat pelayanan B, nilai PCI rata-rata sebesar 50 yang termasuk kondisi jalan sedang (fair). Penanganan kerusakan jalan dilakukan dengan laburan aspal setempat, penambalan lubang, dan perataan. Pada bagian tepi _ada sebesar 6,735 dan pada bagian tengah _ada sebesar 6,096, sedangkan ITP perlu 5 tahun sebesar 8,10, maka diperlukan overlay dengan laston tebal 5cm.

Kata kunci : Kapasitas, PCI, Derajat kejenuhan

DAFTAR PUSTAKA

_______________ , 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia, PT. Bina Karya, Bandung.

_______________ , 1996, Guide For Design Of Pavement Structures

_______________, 1995, Petunjuk Teknik Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten, Direktorat Jenderal Bina Marga.

_______________, 1990. Spesifikasi Standar Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota

_______________ ,  1987, A Guide To The Visual Assessment Of Pavement Condition.

_______________, 1982, A Guidelines and Procedures For Maintenance Of Airport Pavement.

_______________ , 1980. Undang-undang Republik Indoesia Nomor 13 Tahun 1980. Dirjen Bina Marga. Jakarta.

Hobbs, F.D. 1995. Perencaan Teknik Lalu Lintas. Terjemahan Suprapto Dan Waldiyono. UGM Yogyakarta.

Sukirman, S. 1994. Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan. Nova. Bandung. Sukirman, S. 1993. Perkerasan Lentur Jalan Raya. Nova. Bandung.

Tamin, Ofyar Z. 2000. Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Edisi ke-2. Bandung: Penerbit ITB.

Transportation Research Council Highway. 1995. Highway Capacity Manual. Washington DC.

Widodo, S., 2004. Manajemen Prasarana Transportasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Untuk Mendapatkan File Lengkap Hubungi HP 085641051278

T 003 : TINJAUAN TINDAK PIDANA HUKUM TRAFFICKING DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

TESIS

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pelaksanaan ketenagakerja yang terjadi di berbagai instansi melibatkan berbagai aspek hukum, baik hukum perjanjian maupun hukum pidana. Salah satu bentuk pelanggaran pidana yang diakui secara internasional adalah yang disebut sebagai human trafficking.

Human trafficking dalam arti sempit diartikan sebagai perdagangan manusia. Akan tetapi, The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000 memberikan definisi secara lengkap yang disepakati di United States tentang human trafficking, yaitu meliputi bentuk-bentuk:

1.      Sex trafficking, yaitu merupakan tindakan komersialisasi sex pada manusia yang dilakukan dengan cara ancaman, penipuan, paksaan atau perekrutan pada anak usia dibawah 18 tahun.

2.      Perekrutan, penyekapan, pemindahan, atau perolehan tenaga kerja yang dilakukan dengan pemaksaan, penipuan atau ancaman untuk kepentingan pribadi, yang mengarah pads praktik perbudakan yang tak

disengaja, kerja paksa, serta perbudakan hutang (yang dilakukan dengan menjerat hutang), atau perbudakan dalam arti nyata. Paksanaan berarti alat ancaman yang mengarah pada tindak kekerasan fisik atau pemberian sanksi fisik terhadap seseorang yang melanggar ketentuan yang dibuat pelaku, atau penyalah gunaan peraturan-peraturan (perundang-undangan) yang telah ada. Praktek paksaan dapat mengarah pada kegiatan perbudakan yang tak disengap, yaitu suatu kondisi dimana tenaga kerja terpaksa mengikuti kemauan pemberi kerja karna adanya ancaman fisik. Bentuk-bentuk yang lain dapat berupa perbudakan hutang, yaitu kondisi munculnya hutang pada tenaga kerja terhadap layanan-layanan yang dibenkan pemberi kerja, yang besarnya tidak sesuai dengan layanan yang diberikan atau tidak jelas dan waktu habis hutang jugs ttidak jelas, sehingga tenaga kerja tidak mengetahui kapan hutang tersebut dapat dilunasinya. Bentuk lainnya adalah praktik kerja rodi, yaitu kerja paksa yang dilakukan tenaga kerja guns melunasi hutang-hutangnya yang tidak jelas besamya atau tidak sesuai yang timbul dari layanan pemberi kerja yang nilainya jauh lebih kecil daripada hutang yang ditimbulkan pada tenaga kerja.

TVPA memberikan penjelasan bahwa human trafficking tidak selalu dilakukan dengan proses pengangkutan. Pada umumnya, trafficking hanya dlidentifikasi pada proses yang melibatkan kegiatan pengangkutan tenaga keda keluar kota. TVPA menjelaskan bahwa pokok permasalahan trafficking adolah pada:

1.      Proses perekrutan atau penyediaan tenaga kerja yang menyalahi peraturaran yang dilakukan dengan penipuan, ancaman maupun paksaan.

2.      Ketidaksesuaian terhadap kesepakatan awal yang dibuat oleh tenaga kerja dan pemberi kerja. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa upah yang sangat kecil serta perlakuan fisik yang tidak manusiawi. Tenaga kerja di eksploitasi dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia dalam berbagai bentuk eksploitasi sepeti untuk sex komersil maupun pada praktik-praktik perbudakan. Bentuk ketidak sesuaian terhadap kesepakatan ini jugs termasuk pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas yang ditetapkan, sehingga tenaga kerja hampir tidak memiliki waktu istiraliat. Hal ini termasuk bentuk eksploitasi tenaga manusia.

Berdsarkan penjelaan tersebut, maka human trafficking dapat dikaji dari konteks hukum pidana, yaitu hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apasajakah yang dapat dipidana dan serta sanksi­sanski apa saja yang dapat diberikan berdasarkan hukum (Mertokusumo, 1991: 112). Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil menunjukkan peristiwa­peristiwa pidana (yaitu peristiwa yang dikenai hukum) beserta hukumannya (Apeldoorn, 1980: 336). Peristiwa pidana adalah Peristiwa yang dapat dikenai hukuman, yaitu peristiwa yang secara tegas oleh undang-undang dapat dikenai hukuman. Suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman apabila didahului oleh ancaman hukuman dalam undang-undang. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal I bahas 1 dinyatakan bahwa suatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan pemdang-undangan pidana yang mendahuluinya. Peristiwa pidana mimiliki dua segi, yaitu segi onyektif dan subyektif. Ditinjau dari segi onyektif, peristiwa pidana adalah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang sangat penting adalah sifat tanpa hak (onreichimatigheid), yaitu sifat melanggar hukum. Ditinjau dari segi subyektif, peristiiwa pidana adalah aspek kesalahan (schuldzidje), yaitu adanya akibat yang tidak diharapkan dalam undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, yang dapat dikenakan padanya. Dalam hukum terdapat suatu pengecualian bagi orang-orang yang tidak dapat dikenakan sanki seperti berotak lemah dan gangguan jiwa atau gila.

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mengemukakan tentang deftnisi trajjicking yang dirancang secara khusus untuk konteks Negara Indonesia. Dalam rencana pemerintah untuk tindakan memerangi  trafficking terhadap perempuan dan anak, pemerintah menggunakan definisi dari protocol PBB.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga yang berbadan hukum yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kemajuan zaman. Lembaga swadaya masyarakat merupakan lembaga yang tidak didirikan untuk mencari keuntungan (non profit), tetapi didirikan untuk kegiatan yang bersifat social.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga yang didirikan guna meningkatkan taraf hidup, kemandirian, dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. LSM pada umumnya mempeker akan banyak tenaga kerja baik tenaga kerja kontrak maupun tenaga kerja tetap. Dalam mempekerjakan tenaga kerja. tersebut, banyak terjadi perbenturan kepentingan antar lembaga dengan tenaga kerja, sehingga dapat menimbulkan adanya pihak-pihak van- merasa dirugikan. Khususnya dalam kajian. kepentingan para tenaga kerja, sering muncul adanya kondisi dimana berdasarkan tuntutan proyek tenaga kerja hares menyelesaikan suatu peker aan dengan cepat dan efektif, sedangkan pelaksanaan tersebut dapat merugikan tenaga kerja akibat merasa dipertakukan kurang manusiawi. Banyak tenaga kerja terkadang merasa diperbudak secara ringan oleh suatu mekanisme tertentu dalam lembaga. Dengan adanya Tatar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul TINJAUAN TINDAK, PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Adapun alasan pemillhan terra dan lokasi penelitian adalah selama ini lemabag-lembaga penelitian, pemerintah dan penegak hukum masih memfokuskan pada kasus-kasus human trafficking yang tedadl pada anak dan wanita yang mengalami kekerasan secara fisik atau kasus-kasus yang melibatkan pemindahan tenaga kerja keluar daerah saja, dan masih jarang yang menyoroti kasus-kasus trafficking dalam arti yang lebih luas.

B.     Lingkup Penelitian

Ketenaga kerjaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengangannya merupakan suatu kondisi yang sangat erat hubungannya dengan hukum perdata. Sebagaimana dalam peraktik human trafficking, sangat berkaitan dengan perjanjian-perjanjian ketenaga kerjaan dan berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran dari petaksanaan ketenaga kerjaan. Dalam penelitian ini, peristiwa human trafficking dikaji dalam aspek yang berkaitan dengan hukum pidana. Penelitian tidak dilakukan pada bagaimana mengkaji suatu perjanjian kerja dan pelaksanaannya, akan tetapi lebih pada maksud-maksud yang mengamh pada tindak pidana. Apabila yang dikaji adalah suatu perjanjian kerja, maka lebih ditekankan pada maksud dalam merumuskan suatu perjanjian yang dapat dilator belakangi oleh maksud untuk menguntungkan diri sendiri (instansi) dan merugikan tenaga kerja dalam bentuk eksploitasi tenaga dan fikiran. Penelitian ini juga menkaji tentang mekanisme-mekanisme cerdik yang dapat mengandung unsur eksploitasi.

Atas dasar kondisi yang berupa dekatnya human trafficking tentang eksploitasi tenaga kerja dengan hukum perdata, maka penelitian ini terkadang akan menkaji aspek perdata untuk menemukan masalah pidana didalamnya, seperti mengkaji maksud yang tidak dibenarkan dalam hukum pidana dalam merumuskan suatu perjanjian atau dalam perkara perdata.

C.    Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu:

1.      Bagaimanakan tindakan LSM yang dapat dikategorikan sebagai human trafficking?

2.      Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana human trafficking dalam ketenaga kerjaan di LSM?

......................

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan (2003), Metodologi Penelitian Kuafitatif, Jakarta: PT. Raja Grfindo Perkasa

Team (2005), Human Trafficking in Indonesia, Geneva, Swiss: International Catolic Migration Commission

Sanusi, Achmad (1999), Pengantar Ilmu Hukum clan Tata Hukum Indonesia, Bandung: Tarsito

Kosidin, Koko ( 1999), Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan clan Peraturan Perburuhan, Bandung: CV. Mandan Maju.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Jakarta:

Soepomo, Imam (1990), Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta:

Djambatan Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bima Cipta

Subekti, R, ( 1977), Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni

Stark, C. and Hodgson, C. (2003). Sister Oppressions: A Comparison of Wife Battering and Prostitution.           

U.S. Department of Justice (2004). Report to Congress from Attorney General John Ashcroft on U.S. Efforts to Combat Trafficking in Persons in Fiscal Year 2003. Washington, DC.

Estes, R.j, & Weiner, N.A. (2001). The commercial sexual exploitation of children in the U.S., Canada and Mexico. Philadelphia., University of Pennsylvania.

Deputy. Secretan, of State Richard Armitage in a presentation at a conference entitled tied Pathbreaking Strategies in the Global Fight Against Sex Trafficking on February 25, 2003 in Washington D.C.

U.S. Department of State. (2004, June) Trafficking in Persons Report. Washington D.C.

Untuk Mendapatkan File Lengkap Hubungi HP 085641051278

T 001 : ANALISIS SUMBER-SUMBER KESENJANGAN UPAH PEKERJA PRODUKSI-NON PRODUKSI ANTAR INDUSTRI DI INDONESIA

TESIS

INTISARI

Keyword: Industry fixed effect, rents sharing, wage determination, wage gap.

Penelitian ini bertujuan mengungkap kesenjangan upah antar pekerja dan antar industri. Penelitian lebih memfokuskan pada kesenjangan yang diakibatkan oleh perbedaan efek tetap industri atas upah kelompok pekerja produksi dan pekerja non produksi.

Penelitian didasarkan pada data mentah survai industri BPS secara cross section dengan teknik regresi dua tahap dan model GLS (generalized least square). Model berisi variabel karakteristik individu dan karakteristik industri.

Keseluruhan penelitian memperkuat hipotesis bahwa walaupun situasi ketenagakerjaan dalam keadaan surplus tenaga kerja, sektor industri tetap membagikan rente ekonominya. Hal ini menyebabkan upah industri lebih tinggi dari upah rata-rata di luar industri. Hal tersebut terbukti dari pengaruh positif dan signifikan variabel nilai tambah, kapital, modal asing dan tingkat konsentrasi.

Tetapi industri juga mengambil kesempatan terhadap lemahnya posisi pekerja wanita; dan persaingan ekspor yang ketat tetap tidak menyebabkan impak posistif terhadap upah. Namun demikian keseluruhan keberadan industri modern (menengah dan besar) tetap menunjukkan perannya sebagai alat perbaikan pendapatan pekerja. Dengan demikian di samping misi pertumbuhan, keberadaan industri menengah dan besar ternyata juga merupakan alat perbaikan upab pekerja (yang merupakan tujuan program pemerataan).

Kedua kelompok pekerja terlihat memiliki determinan upah yang berbeda baik dilihat dari besarnya parameter, arah, dan signifikansi suatu variabel. Variabel yang mengukur keunggulan komparatif upah dan ketenagakerjaan (Ekspor, Size dan Frakwan) memperlihatkan pola di mana jika pilihan kebijakan industri berdampak pada diskonto upah, diskonto itu cenderung dialokasikan kepada pekerja produksi.

Pemilahan sumber kesenjangan menunjukkan bahwa efek industri ternyata menjadi sumber kesenjangan upah yang sangat berarti di samping perbedaan modal manusia. Peran industri sebagai sumber kesenjangan upah pekerja non produksi - pekerja produksi diestimasi sekitar 44 % bersumber pada perbedaan efek tetap industri atas upah kedua kelompok pekerja. Kesenjangan tersebut diperbaiki dengan - 7 % disebabkan oleh distribusi kedua kelompok pekerja antar industri (yang mengalami ketimpangan lebih besar cenderung memiliki pangsa pekerja makin kecil).

Penelitian membuktikkan adanya pengaruh efek tetap industri yang menyebabkan ketegaran upah sektor industri walaupun berada dalam kondisi surplus tenaga kerja. Baik pengusaha pada industri berupah tinggi maupun industri berupah rendah diramalkan tidak mengambil keputusan baru dengan adanya informasi perbedaan upah yang mereka bayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Akerlof, George, A. 1982. Labor Contract as Partial Gift exchange. Ouarterly Journal of economics, Vol. 97, pp. 543-69.

Akerlof, George A., and Janet, L.Yellen, 1988. Fairness and Unemployment American Economic Review, Vol. 78, No.2, pp. 44-49.

Allen, Steven G. 1995. Updated Notes on The Interindustry Wage Structure, 1890 -1990. Industrial and Labor Relations Review, Vol. 48, No. 2, pp. 305 - 321

Anderson, Deborah and David Shapiro, 1996. Racial Differences in Access To High­Paying Jobs and The Wage Gap Between Black and White Women. Industrialand Labor Realtion Review, Vol. 49, No.2, pp. 273-286.

Arief, Sritua, 2000. Dialectics of Industrialization in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, Vol. 30, No.].

Arndt, HW. 1994. Pembangunan Ekonomi Indonesia.Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.

Barth, Erling and Josef Zweim u ller, 1995. Relative Wages under Decentralized and Corporatist Bargaining Systems. Scandinavian Journal of Economics Vol. 93, No.3, pp.369-384.

Behrman, Jere R. and Anil B. Deolalikar, 1995. Are There Differential Returns to Schooling By Gender ? The Case of Indonesian Labor Market. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 57, No. 1, pp. 97-117.

Bernhard, Gahlen and George Licht, 1990. The Efficiency Wage Theories and Inter­ Industry Wage Differentials An Empirical investigation for The Manufacturing Sector of The Federal Republic of Germany. in Konig, Heinz (Ed.), Economics of Wage Determination, Springer-Verlag.

Biro Pusat Statitik, 1992. Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta.

Biro Pusat Statitik,1993. Indikator Tingkat Hidup Pekerja. Jakarta. Biro Pusat Statitik, 1996 a). Statistik Indonesa. Jakarta. Biro Pusat Statitik,1996 b). dan 1998. Statistik Upah. Jakarta.

Biro Pusat Statitik, 1997 a). Indikator Industri Besar dan Sedang. Jakarta. Biro Pusat Statitik, 1997 b). Statistik Industri Besar dan Sedang. Jakarta. Biro Pusat Statitik, 1998.      Indikator Ekonomi_ Berbagai edisi. Jakarta.

Blackaby, D.H. and P.D. Murphy, 1991. Industry Characteristics and Inter-Regional Wage Differences. Scottish Journal of Political Economy, Vol. 38, No.2, pp. 142-161.

Blanchflower, David G. Oswald, A and P. Sanfey, 1996. Wages, Profit and Rent Sharing. Quarterly Journal of Economics, Vol. CXI No. l, pp.227-25 1.

Blau, Francine D. and Lawrence M. Kahn, 1995. The Gender Earning Gap: Some International Evidence. Dalam Freeman, Ricahrd B. and Lawrence F. Katz, Differences and Changes in Wage Structure. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Boal, William M and John Pencapel, 1994. The Effect of Labor Unions on Employment, Wages, and Days of Operation: Coal Mining in West Virginia. Quarterly Journal of Economics, Vol. CIX, pp. 267-298.

Bradbaart, Okke, 1992. Rural Employment Effects of Export Industry Growth: A Case Study in The Greater Bandung Region. Bandung: Akatiga Foundation, Centre for Social Analysis.

Budd, John W. 1996. Union Wage Determination in Canadian and U.S. Manufacturing, 1964-1990: A Comparative Analysis. Industrial and Labor Relations Review, Vol. 49, No.4, pp. 673-689.

Calvo, Guillermo, A. 1985. The Inefficiency of Unemployment The Supervision Perspective. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 100 (May), pp. 373­387.

Campbell III, Carl M. and Kunal S. Kamlani, 1997. The Reasons For Wage Rigidity: Evidence From A Survey of Firms. Quarterly Journal of Economics. Vol. CXILNo.3. pp. 759-189.

Card, David 1996. The Effect of Unions on The Structure of Wages: A Longitudinal Analysis. Econometrica, Vol. 64, No.4, pp. 957-979.

Card, David and Craig A. Olson, 1995. Bargaining Power, Strike Duration, and Wage Outcomes: An Analysis of Strikes in The 1880s. Journal of Labor Economics, Vol.13. No.], pp. 32-61.

Chamberlain, Neil W., Donald E. Cullen and David Lewin, 1980. The Labor Sector New York: McGraw-Hill.

Christensen, Sandra and Dennis Maki, 1983. The Wage Effect of Compulsory Union Membership. Industrial and Labor Relations Review, Vol.36, No.l, pp. 230­ 238.

Christofides Louis N. and Andrew J. Oswald, 1992. Real Wage Determination and Rent-Sharing in Collective Bargaining Agreement. Quarterly Journal of Economics, Vol. 107 (3), pp. 985-1002.

Craig, Lee, A. and Robert M. Fearn, 1993. Wage Discrimination and Occupational Crowding in a Competitive Industry: Evidence From The American WhalingIndustry. The Journal of Economic History, Vol. 53,  No. l, pp. 123-138:

Currie, Janet and Sheena McConnel, 1992. Firm-Specific Determinants of Real wage, 1992. The Review of Economics and Statistics, Vol. 74 (2), pp. 297-304

Dickens, Willam T. and Lawrence F. Katz, 1987. Inter-Industry Wage Differences and Industry Characteristics. in Lang, K. and J.S. Leonard (eds.) Unemployment and The Structure of Labor Markets, New York: Basil Blackwell. Inc.

Dinardo, John and T. Lemieux, 1997. Diverging Male Wage Inequality in The United States and Canada, 1981-1988: Do Institutions Explain The Difference ?. Industrial and Labor Relations Review, Vol. 50, No. 4, pp. 629-651.

Dunlop, John, T. 1964. The Theory of Wage Determination. London: Macmillan & Co. Ltd.

Untuk Mendapatkan File Lengkap Hubungi HP 085641051278